Borneopost.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melantik 119 pejabat pengawas sebagai bagian dari upaya penguatan birokrasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Pelantikan berlangsung di Taman Tanjong, Rabu (29/4/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati H. Rendi Solihin, Sekretaris Daerah H. Sunggono, unsur Forkopimda, DPRD, serta para kepala perangkat daerah.
Dalam arahannya, Bupati Aulia menegaskan bahwa pejabat yang baru dilantik dituntut untuk mampu menghadirkan terobosan di lingkungan kerjanya. Ia menilai, perubahan dalam birokrasi tidak dapat berjalan tanpa inisiatif dari aparatur itu sendiri.
“Pejabat pengawas harus berani berinovasi di jabatan barunya. Jangan menunggu perintah, tetapi ciptakan terobosan yang berdampak nyata,” tegas Aulia.
Menurutnya, pejabat pengawas tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus menjadi motor penggerak inovasi di unit kerja masing-masing.
Aulia juga mendorong agar inovasi yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat nasional, salah satunya melalui ajang Innovative Government Award (IGA). Pemerintah daerah menargetkan Kukar kembali masuk dalam kategori daerah inovatif setelah sebelumnya tidak masuk dalam daftar tersebut.
“Kami menargetkan Kukar kembali masuk dalam jajaran daerah inovatif di tingkat nasional. Ini menjadi kerja bersama, termasuk dukungan dari Brida,” ujarnya.
Selain aspek inovasi, Bupati menekankan pentingnya peran pejabat pengawas sebagai ujung tombak pelayanan publik. Ia meminta agar seluruh aparatur mampu menjaga etika, meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat, serta membangun komunikasi yang efektif.
“Hadirkan pelayanan yang humanis dan profesional. Tunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani, bukan dilayani,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kehadiran langsung pejabat di tengah masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memahami persoalan riil sekaligus menyerap aspirasi warga secara langsung.
“Kita harus turun ke lapangan, mendengar langsung keluhan masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Aulia menyoroti pelaksanaan program “RT Ku Terbaik” yang menjadi salah satu program unggulan Pemkab Kukar. Ia meminta aparatur, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat desa, aktif mendampingi jalannya musyawarah RT agar berlangsung transparan dan sesuai ketentuan.
“Kami tidak ingin ada musyawarah RT yang berjalan tanpa pendampingan. Pastikan program ini tepat sasaran karena menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan program berjalan efektif serta tepat sasaran.
Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan di Kukar, sekaligus mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
