Borneopost.co, Samarinda– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), tengah memprioritaskan penguatan manajemen sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Plt. Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menegaskan di Samarinda pada Selasa bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menjamin keadilan akses serta mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Armin menegaskan bahwa seluruh kepala sekolah di bawah naungan provinsi telah diinstruksikan untuk membenahi lingkungan sekolah demi menjamin kenyamanan dan mutu pembelajaran.
Dalam kunjungannya ke SMA Negeri 3 Muara Muntai di Kutai Kartanegara, ia terkesan dengan kondisi sekolah yang tetap terjaga meski lokasinya terpencil dan terapung di atas danau berjarak satu jam perjalanan kapal dari pusat kecamatan.
Secara umum, ia menilai mayoritas SMA yang ditinjaunya telah mengalami kemajuan signifikan, baik dari segi penataan fisik maupun atmosfer sekolah.
Walaupun Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Kalimantan Timur tergolong sangat tinggi, Armin mengungkapkan bahwa tantangan nyata masih ditemukan di wilayah pedalaman, di mana minat anak-anak untuk bersekolah masih rendah.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah tengah menggencarkan sosialisasi serta merancang kebijakan afirmasi bagi penduduk asli.
Salah satu implementasi konkretnya adalah penyediaan kuota khusus di sekolah-sekolah berprestasi, seperti SMA Negeri 10 Garuda Transformasi Samarinda, guna menjamin akses pendidikan bagi siswa dari kawasan terpencil.
Program afirmasi ini dirancang untuk membuka peluang bagi peserta dalam meraih beasiswa di berbagai perguruan tinggi terkemuka, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Selain itu, pemerintah berkomitmen melahirkan tenaga pendidik yang berasal dari daerah terpencil agar mereka dapat kembali membangun tanah kelahirannya.
Menurut Armin, inisiatif ini merupakan solusi strategis untuk menutupi kelangkaan guru di wilayah pelosok, mengingat banyak pengajar dari luar daerah yang sering kali tidak bertahan lama bertugas di sana.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah memperluas akses pendidikan gratis bagi putra-putri daerah di bidang keguruan.
Program ini dirancang agar para lulusan nantinya dapat langsung mengabdi dan diangkat sebagai tenaga pendidik di daerah asal mereka masing-masing.
Untuk mendukung keberlanjutan program ini, Pemprov Kaltim telah menyusun payung hukum terkait pembiayaan gaji pendidik melalui alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Menurut Armin, kebijakan daerah yang adaptif sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah distribusi guru di wilayah pedalaman, guna memangkas kesenjangan kualitas pendidikan antara desa dan kota.
