Borneopost.co, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri memberikan perhatian khusus terhadap aksi demonstrasi yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Pihak Kemendagri menyebut terdapat sejumlah laporan dan keluhan yang masuk terkait kepemimpinan Rudy.
“Ya, untuk Kalimantan Timur saat ini sedang kami lakukan pendampingan secara khusus. Sebab, ada banyak aduan yang diterima dan kami juga terus mencermati berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Bima menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memberikan peringatan kepada Rudy agar lebih cermat dan berhati-hati dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang mendapat cukup banyak catatan terkait penggunaan anggaran.
Ia menegaskan, Kemendagri terus mengingatkan agar pengelolaan APBD dilakukan secara hati-hati serta diarahkan sesuai prinsip efisiensi dalam pengalokasiannya. Karena itu, setiap perkembangan yang terjadi di Kaltim akan terus dipantau dan menjadi perhatian pihaknya.
Bima mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) guna memantau aktivitas Gubernur Kalimantan Timur. Selain itu, Ditjen Otonomi Daerah (Otda) juga terus melakukan komunikasi sebagai bentuk pengingat kepada gubernur terkait pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Menurut Bima, prinsip efisiensi harus tetap menjadi pedoman utama dalam pemerintahan. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin seharusnya menjadi pihak yang paling akhir menikmati kenyamanan, karena prioritas utama adalah kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak seharusnya berfokus pada fasilitas, melainkan pada hasil kerja dan kinerja nyata. Menurutnya, semangat tersebut perlu dimiliki oleh setiap kepala daerah, termasuk Gubernur Kalimantan Timur.
Bima juga memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus memberikan masukan kepada Rudy terkait pengelolaan anggaran daerah. Kemendagri meminta agar setiap alokasi anggaran ditinjau ulang dan disesuaikan dengan prinsip efisiensi serta kebutuhan prioritas.
Ia menambahkan, program atau kegiatan yang dinilai tidak mendesak maupun tidak memberi dampak langsung bagi masyarakat sebaiknya dibatalkan atau tidak dilanjutkan.
